Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-'Adalah

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ISSN : 08541272 EISSN : 2614171X DOI : 10.24042

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah" : 14 Documents clear

RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN Efa Rodiah Nur
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Riba and Gharar: a Review of Law and Ethics of Modern Business Transactions. Numerous interpretations of riba and interest in modern financial institution vary based on who interpreted them. The fuqaha (fiqh experts) and Moslem economists have different opinion in that the ‘illat of riba said by the fuqaha is considered not accurate based on the development of Islamic law. Gharar, translated as speculation, is equal with gambling because there is uncertainty for both buyer and seller. Such practices are commonly done by modern society like transactions in agricultural crops that are still in the field by using wholeseller system. From Islamic ethics of transactions, riba, interest and gharar are not in accordance with the transaction ethics. Such practises are banned because they are unnatural, exploitative and non productive for economic activity. Abstrak: Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. Berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (bank), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena ‘illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.

INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Masnun Tahir
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Integration of Zakat and Taxation in Indonesia in the Views of Positive Law and Islamic Law. This paper propose a concept of integration between taxes and zakat to accelerate the achievement of social welfare in Indonesia. The integration is important as the growth of zakat steadily increases from time to time which is marked by the increasing number of Amil Zakat and alms acquisition from year to year. At the same time, the development of wealth and the service quality of obligatory zakat distributions, including utilization, is also increases progressively. Undoubtly, with this significant growth, charity, like the tax, can be utilized as a tool to achieve social walfare as well as to improve the economy of Indonesia. Abstrak: Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjuan Hukum Positif dan Hukum Islam. Tulisan ini menawarkan konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat dan pajak di Indonesia. Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualiatas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat walfare ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.

SKEMA DAN AL-TAKYÎF AL-FIQH (TINJAUAN FIKIH) PEMBELIAN ANUITAS DALAM PROGRAM PENSIUN Yulizar D Sanrego
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Scheme and the Legal Assessment (al-Takyîf al-Fiqh) on the Purchase of Annuity in Retirement Program. The business scheme in a contract of annuity is actually an effort to provide additional monthly income to its participants. In the program, each participant works together to put aside a certain amount of their pension funds to assist other participants in fulfilling their monthly needs. Such a contract, viewed from the perspective of legal assessment (al-takyîf al-fiqh}, is actually a grant based on the Ruqbâ contract or a combination between ruqbâ and business contracts. In Ruqbâ contract, the mauhîb (the grant) given by the wâhib (the grantor) is owned by mauhîb lah (recipient) throughout his life and after his death. In the business contract, on the other hand, the contract may use a fee as in mutual benefit contract (murâbaha). Both types of the mentioned above contracts are allowed in Islam.Abstrak: Skema dan Tinjauan Fikih (al-Takyîf al-Fiqh) terhadap Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun. Skema bisnis yang berlaku dalam kontrak anuitas sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan tambahan pendapatan bulanan kepada para peserta. Dalam program ini masing-masing peserta bertabarru’ dalam menggunakan dana pensiunnya (baik secara keseluruhan maupun periodik) untuk membantu peserta lain dalam menutup keperluan bulanannya. Akad yang demikian, berdasarkan analisis al-takyîf al-fiqh, sebenarnya merupakan aqad hibah secara ruqbâ atau penggabungan antara Ruqbâ dan Aqad bisnis. Dalam ruqbâ, mauhîb yang diberikan oleh wahîb menjadi milik yang diberi (mauhîb lah) sepanjang hidupnya dan setelah dia meninggal. Sementara untuk skema bisnis, akad yang boleh digunakan adalah melalui murâbahah. Hukum dari kedua macam akad di atas dalam Islam adalah boleh.

POLITIK UANG DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN SYARIAH Hepi Riza Zen
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Money Politics in the View of the Positive Law and the Sharia. Money Politics is a phenomenon that has been going on from election to election and is often untouched by law enforcement in Indonesia. This symptom is clearly in contrast to the principle of fairness and may potentially result in uncredible leaders. In the Islamic view, money politics can be clasified as an act of bribery (risywah), that is money or a gift given to other people, persuading him to do a certain thing in return. Risywah is forbidden in Islam and its prohibition was revealed in since the early period of Muhammad prophethood, together with a ban against the practice of idolatery. The Qur’an mentions several times about the prohibition against bribery and it is also supported by a number of Hadith. Abstrak: Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. Politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel. Dalam pandangan Islam, politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan suap/sogok atau risywah yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Risywah terlarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. berbarengan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala. Alquran menyebutkan beberapa kali soal keharaman suap/sogok ini yang didukung pula oleh sejumlah Hadis Nabi yang melarang perbuatan yang sama.

RADIKALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasani Ahmad Said
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Religious Radicalism in the Perspective of Islamic Law. The emergence of ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) movement in some countries, including Indonesia, bring back discussions in the study of religious radicalism. This paper examines the religious radicalism of Islam which is often viewed as religious ideas that could potentially give birth to terrorism. The aspects that were examined here includes religious texts- which are often used as a basis of justification to undertake radical movement-methods in understanding the texts, as well as, the implications for perpetrators of radical movements. This study finds out that the birth of a radical ideology is due to a narrow and incomplete interpretation to the religious texts which later implicates in a false understanding of the doctrine of Islam.Abstrak: Radikalisme Agama dalam Perspektif HukumIslam. Mencuatnya fenomena ISIS di berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kembali perbincangan hangat kajian-kajian radikalisme agama. Tulisan ini mengkaji gerakan radikalisme agama (Islam) yang sering diopinikan sebagai paham keagamaan yang berpotensi melahirkan terorisme. Aspek-aspek yang dikaji meliputi teks-teks keagamaan yang sering dijadikan pembenaran dalam melakukan gerakan radikal, metode pemahaman terhadap teks-teks agama tersebut, serta implikasinya terhadap pelaku gerakan radikal. Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa lahirnya paham radikal adalah disebabkan penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara’ yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam.

REINTERPRETASI TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Slamet Haryadi
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Reinterpretation Bribery by Law Enforcement Officers in the Islamic Law Perspective. For the corruptors, was found guilty of causing the state financial loss is a big problem. There is no way for him to avoid legal sanctions unless the bribes to law enforcement officers. In contrast for law enforcement officers, bribes have personal material benefit. such conditions it is understandable difficulty of bribery corruption can be revealed and brought to justice. Bribery corruption prevention efforts, requires critical reflection to understanding the law enforcement officers are bound corruption bribery. Efforts to re interpret the essence of bribery corruption as a tort is an issue of fundamental importance for the Islamic Law of view point. Legal action officials just oriented to material gain through bribery bribery, essentially as an act of inconsistency in the eradication of corruption. In religion contrary to the principles of Islamic morality. Therefore, consistency in the perspective of Islamic Lawbecome a common understanding of law enforcement officers to emulate and embody the principles akhlakul karimah like, trustworthy, honest and fair in the eradication of corruption bribery in the institution. Abstrak: Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Bagi para koruptor yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan permasalahan besar. Tidak ada cara lain baginya menghindar dari sanksi hukum kecuali dengan melakukan suap kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya bagi aparat penegak hukum, korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi. Dalam kondisi ini bisa dipahami sulitnya perbuatan suap dapat terungkap dan diajukan ke pengadilan. Usaha pencegahan korupsi suap, membutuhkan refleksi kritis terhadap pemahaman aparat penegak hukum yang terkait korupsi suap selama ini. Upaya menafsirkan kembali hakikat korupsi suap sebagai perbuatan melawan hukum merupakan persoalan penting dari titik pandang hukum Islam. Tindakan hukum aparat yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan material melalui suap pada hakikatnya sebagai tindakan inkonsistensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konsistensi dalam perspektif hukum Islam menjadi landasan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di institusinya.

Al-WAQF BI JAM'IYYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG Syamsul Hilal
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Dynamics of Waqaf in Muhammadiyah Lampung. Waqf started in the prophet (pbuh) period and still continues until the present day. The essence of waqf is sharing activity done by the wealthy for the needy managed by nadzir or an institution representing moslem trusted to handle the public asset. Muhammadiyah Lampung complies with the Islamic Law (shariah) as well as the positive Law in Indonesia. There are numerous types of waqf that varies in the form of land, office equipment, waqf for certain professions that are transparent and professionally managed by Muhammadiyah in order to achieve the goal of waqf that is to improve moslem welfare sepecially in terms of education, health service, charity for the needy and orphan children as well as empowering people economy.Abstrak: Dinamika Perwakafan di Muhammadiyah Lampung. Ibadah wakaf dimulai periode Rasulullah Saw., dan masih berlangsung hingga saat ini. Inti tasyrî’ wakaf adalah berbagi kepada pihak yang membutuhkan dari orang kaya kepada orang miskin yang dikelola oleh nadzir atau perwakilan umat Islam yang dipercaya mengelola aset publik. Persyarikatan Muhammadiyah Lampung tunduk pada syari’at Islam dan hukum positif, begitu pula dalam perwakafan. Wakaf berupa tanah, alat perkantoran, profesi tertentu dan lainnya, dikelola secara profesional dan transparan untuk merealisasikan tujuan wakif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, santunan terhadap anak yatim dan dhu’afa serta pengembangan ekonomi kerakyatan.

THE ESTABLISHMENT OF ISLAMIC BANKING LAW IN POLITICAL PERSPECTIVE Djawahir Hejazziey
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak: Pembentukan UU Perbankan Islam dalam Perspektif Politik. Artikel ini mendiskusikan sejarah berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Pada awalnya, di masa Orde Baru, hubungan antara umat Islam dengan pemerintah diliputi dengan kecurigaan dan prasangka bahwa setiap yang berbau Islam dianggap upaya untuk merealisasikan Piagam Jakarta atau untuk mendirikan negara Islam. Tetapi kemudian, ketika Indonesia mengalami kegoncangan ekonomi yang begitu hebat dan diikuti dengan perubahan dalam struktur politik/pemerintahan, gagasan umat Islam Indonesia untuk mendirikan Bank Syariah akhirnya dapat diwujudkan. Keberhasilan pembentukan lembaga perbankan syari’ah ini, berdasarkan data yang penulis peroleh, tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupinya. Abstract: The Ratification of the Islamic Banking Act in Political Perspective. This article discusses the history of the formation of Islamic banking in Indonesia. At first, in the New Order era, the relationship between Muslims and the government was filled with suspicion and prejudice that every activities related to Islam was considered as an attempt to actualize the Jakarta Charter or to establish an Islamic state. However, when Indonesia experienced economic hardship followed by changes in the structure of politics/government, the idea of Indonesian Muslims to establish shariah bank can ultimately be realized. The success of the establishment of the shariah banking institutions, in many ways, can not be separated from the then political circumstances.

PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM Hendri K
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Thoughts of Muhammad Iqbal and Its Influences on Law Reform in Islam. Muhammad Iqbalideas, especially in the renewal of Islamic Law in India, are heavily influenced by the social dynamics that occur among the people of Europe. Iqbal believes that ijtihad is the sole source to develop Islamic law which refers to the interests and the progress of the people. According to his understanding, the Qur’an and the Hadith as sources of ethics are able to adopt the dynamics of times. The Muslims, therefore, should be able to understand wholy and deeply the messages of the Qur’an and hadith in order to find a solution to social problems. Iqbal also see the importance of transfering the authority of individual ijtihâd to the collective ijtihâd (ijmâ‘).Abstrak: Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. Gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaruan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal pemahaman terhadap Alquran dan Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nash-nash Syara’ (Alquran dan Hadis) secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif (ijma)’.

PILIHAN HUKUM KEWARISAN DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA) Supriyadi Supriyadi
al-'adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Selection Inheritance Law in Society pluralistic (Comparative Study of Islamic Law and Civil Law). Regulations on the heritage of pluralism in Indonesia is still there, the Islamic inheritance law and inheritance law Civil Code. Civil inheritance law are subdivided into civil inheritance law which is subject to KUHPerdt civil and inheritance law which is subject to customary inheritance law (customary law derived from a different region each) . Diversity in the law can not be released for classifications in the community that have been made since the colonial era. The distribution of the Indonesian population classification is based on article 131 IS is the son/indigenous, foreign and Eastern European group. As a result of this situation, the law of inheritance prevailing in Indonesia is still pluralism inheritance law. Abstrak: Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata). Peraturan mengenai kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme, yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata. Hukum kewarisan perdata dibagi lagi menjadi hukum kewarisan perdata yang tunduk pada KUHPerdt dan hukum kewarisan perdata yang tunduk pada hukum kewarisan adat (yang bersumber dari hukum adat yang masing-masing daerah berbeda). Keanekaragaman di dalam hukum tersebut tidak dapat dilepaskan adanya penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak zaman kolonial. Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS yaitu bumi putra/penduduk asli, Timur Asing dan golongan Eropa. Sebagai akibat keadaan ini maka hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih berlakunya pluralisme hukum kewarisan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19, No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19, No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18, No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18, No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17, No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17, No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16, No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16, No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15, No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15, No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-Adalah Vol 14, No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016 Vol 13, No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13, No 2 (2016): Al-Adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12, No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2014): Volume XII, No. 1, Juni 2014 Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014 Vol 12, No 2 (2014): Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 11, No 2 (2013): Volume XI, No. 2, Juli 2013 Vol 11, No 1 (2013): Volume XI No. 1 Januari 2013 Vol 11, No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 10, No 4 (2012): Volume X, No. 4 Juli Tahun 2012 Vol 10, No 3 (2012): Vplume X, No. 3, Januari 2012 Vol 10, No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011 Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011 Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2011): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2011): Al-Adalah More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id

Phone
+6281578564519

Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id

Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Contact Email al.adalah@radenintan.ac.id

Phone +6281578564519

Journal Mail Official al.adalah@radenintan.ac.id

Editorial Address Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id

Phone
+6281578564519

Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id

Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA